Kaltara dan Papua Dapat Pengecualian Dalam Penerimaan PNS

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa sebelum direshuffle, Yuddy Chrisnandi yang sebelumnya menjabat Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan surat dengan nomor B/2631/M.PAN-RB/07/2016 terkait informasi pengadaan aparatur sipil negara (ASN) 2016.

Dalam surat yang ditandatangani Yuddi pada 25 Juli, itu menyatakan bahwa pemerintah pada 2016 ini membatasi penerimaan pegawai baru dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan, guru garis depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan THL-TB penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian setelah lulus seleksi dengan sistem computer assited test (CAT).

Selain itu, lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan formasi 2014 di lingkungan pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya tertunda, serta Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) juga mendapat pengecualian.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Badrun yang dikonfirmasi terkait surat informasi pengadaan ASN 2016, itu menyatakan bahwa pengecualian yang diberikan kepada Kaltara tidak lepas dari upaya Gubernur Irianto Lambrie menginginkan agar moratorium CPNS tidak diberlakukan di provinsi ke-34 ini.

“Alhamdulillah ada tiga provinsi yang akan dialokasikan formasi CPNS pada tahun 2016 ini, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan daerah otonomi baru,” ujar Badrun kepada Bulungan Post, Jumat (29/7).

Badrun juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan sekretaris Kemenpan-RB agar diberikan arahan lebih lanjut. Namun untuk menyusun kualifikasi dan formasi diyakini Badrun tidak membutuhkan waktu lama. Pasalnya, analisis jabatan telah dilakukan, begitu pula usulan telah disampaikan kepada Kemenpan-RB.

Tak hanya mendapat pengecualian, Badrun juga menyatakan bahwa Kemenpan-RB menginginkan Kaltara sebagai pilot project penataan birokrasi yang terintegritas. “Ini ada SMS dari teman-teman  Kemenpan-RB bahwa di Kaltara nantinya akan menjadi pilot project,” ujarnya.

Secara teknis, lanjutnya, pemprov telah melakukan input data terkait jumlah dan alokasi pegawai yang dibutuhkan. “Kemarin sudah ada data-datanya terkait kuota formasi yang diajukan, hanya saja tinggal tindak lanjut daripada data-data itu. Mudahan ajuan kita dapat terpenuhi, paling tidak semuanya,” tambahnya.

Dirinya juga bersyukur karena provinsi yang notabene merupakan daerah perbatasan mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Terutama dalam kebutuhan sumber daya manusia dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kualifikasi dan organisasi yang dapat terwujudkan sesuai dengan Nawacita Presiden.

“Kami mengharapkan formasi-formasi yang diusulkan bisa menampung bagi para alumni atau lulusan yang ada di Kalimantan Utara,” imbuhnya.

Untuk memprioritaskan masyarakat Kaltara dalam penerimaan CPNS, Badrun menyatakan akan dibahas lebih lanjut dan dirapatkan bersama Gubernur. “Tujuannya agar peluang ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kaltara secara maksimal,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Prokal.co

Read More

Sebanyak 43.268 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sebagian besar bidan, telah mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) sebagai syarat untuk diangkat menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 43.268 Pegawai Tidak Tetap (PTT)  yang sebagian besar bidan, telah mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) sebagai syarat untuk diangkat menjadi CPNS. Jumlah tersebut didasarkan pada PTT yang melakukan pendaftaran yang berakhir tanggal 1 Juni 2016 dan telah mencetak kartu ujian, sehingga terdapat 840 orang, selisih dari jumlah semula yakni 44.108

Dari jumlah itu, peserta terbanyak dari Sumatera Utara, yakni 6.181 orang. Sedangkan dua provinsi yakni Kalimantan Utara dan Bangka Belitung, pesertanya masing-masing hanya 92 orang. Daerah lain yang memiliki PTT dengan jumlah besar adalah Jawa Tengah (4.915), Aceh (4.419), Jawa Timur (3.350), Jawa Barat (2.350) dan Lampung (2.122). Untuk daerah lain, jumlah pesertanya di bawah 2000 orang.

Pelaksanaan TKD PTT Kementerian Kesehatan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang berlagsung sejak tanggal 19 – 24 Juli 2016, sebagian besar diselenggarakan di ibukota Provinsi. Dari 34 provinsi, hanya  DKI Jakarta yang tidak melakukan TKD untuk PTT Kemenkes. Hanya dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat yang TKD dilaksanakan di beberapa kota. Di Papua Barat digelar di Manokwari dan Sorong. Sedangkan di Papua, TKD diselenggarakan di Jayapura, Mimika, Wamena, Biak, dan Merauke.

Berdasarkan informasi dari Panitia TKD ASN dari PTT Kemenkes, pelaksanaan CAT umumnya menggunakan fasilitas milik Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasalnya, fasilitas ini ada di seluruh provinsi, bahkan sampai ke kabupaten/kota. Sementara fasilitas milik BKN yang ada di kantor regional (Kanreg), tidak berada di seluruh provinsi.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.

Read More

PEMERINTAH TEGASKAN, BELUM ADA RENCANA PENERIMAAN CPNS 2016

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai rencana penerimaan dan seleksi CPNS. “Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai rencana dan jadwal seleksi CPNS, seperti yang marak beredar di sosial media,” ujar Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Selasa (12/07).

Maraknya informasi terkait dibukanya seleksi penerimaan CNPS tahun 2016 yang banyak beredar melalui sosial media, telah menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, terutama yang ingin melamar menjadi PNS. Padahal, tidak semua informasi itu benar. Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan dapat menyeleksi setiap informasi yang masuk. “Jangan mudah percaya dengan berita yang tidak jelas asal-usulnya,” tegas Herman menambahkan.

Beredarnya informasi penerimaan CPNS di tahun 2016 melalui portal-portal tidak resmi sebenarnya sudah berulang kali terjadi. Bukan mustahil hal itu sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang bermaksud mengambil keuntungan pribadi. Diingatkan, sudah banyak kasus penipuan yang berawal dari informasi-informasi menyesatkan yang beredar di media-media tidak resmi. “Jangan tergoda dengan info-info menyesatkan, yang mungkin berasal dari pihak-pihak yang bermaksud mengambil keuntungan pribadi,” lanjut Herman gemas.

Diingatkan juga bahwa banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Kementerian PANRB atas dibukanya penerimaan CPNS tahun 2016. Diingatkan, selain info yang beredar bukan dari web resmi kami, itu hanyalah berita ‘hoax’.

Sampai saat ini, lanjut Herman, pemerintah masih memberlakukan moratorium penerimaan CPNS. “Informasi bisa datang dari mana saja. Tetapi pemberitaan yang tidak jelas atau kabar burung tersebut, jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi dengan mencantumkan jadwal tes CPNS, sudah jelas tidak benar,” ujarnya.

Dikatakan, semua informasi terkait penerimaan CPNS dan pemberitahuan lainnya akan dipublikasikan melalui website resmi Kementerian PANRB, yaitu http://www.menpan.go.id/. “Pantau terus web Menpan, karena setiap informasi resmi dikeluarkan dari situs resmi tersebut,” tegas Herman.

Ditambahkan, Kementerian PANRB juga memberikan fasilitas untuk mengajukan berbagai pertanyaan maupun laporan pengaduan terkait kebenaran informasi tersebut melalui alamat email halomenpan@menpan.go.id. Kalau belum yakin, masyarakat juga dapat datang langsung ke Kantor Kementerian PANRB Jl. Jend Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan.

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN-RB.

Read More

GUNAKAN CAT, 424 BIDAN PTT DI BALI IKUTI TES CPNS

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa Tes kompetensi dasar (TKD) bagi dokter, dokter gigi, bidan pegawai tidak tetap (PTT) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai dilaksanakan pada 19 Juli 2016, dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Secara nasional, pelaksanaan tes seleksi CPNS untuk dokter, dokter gigi dan bidan PTT dilaksanakan mulai tanggal 19 - 24 juli 2016 di  36 titik, yang sebagian besar berada di ibukota  provinsi.

Proses seleksi ini menggunakan prinsip kompetitif, objektif, transparan,bersih, dan tidak dipungut biaya. Khusus di Bali, Pelaksanaan tes yang digelar Kementerian Kesehatan tanggal 21 – 22 Juli 2016 ini diikuti 424 peserta. Tes dilaksanakan di SMK Negeri 4 Denpasar dan SMA Negeri 7 Denpasar.

 Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Arizal menjelaskan bahwa untuk penentuan kelulusannya berdasarkan peringkat per kabupaten. “Hasil seleksi diserahkan ke Panselnas. Kemudian Panselnas menyerahkan ke Kemenkes, selanjutnya diumumkan oleh Bupati,” ujarnya saat melakukan peninjauan pelaksanaan TKD bidan PTT di Denpasar, Kamis (21/07).

Arizal menambahkan, Bidan PTT Pusat Kementerian Kesehatan, menjadi salah satu prioritas untuk diangkat, mengingat mereka telah berperan menurunkan angka kematian ibu dan bayi di daerah-daerah terpencil.

Seleksi ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 8/ 2016 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Aeleksi bagi Dokter, Dokter Gigi, Bidan PTT di Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian menjadi Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2016.

Seleksi bidan PTT, GGD dan penyuluh pertanian ini dalam rangka mewujudkan nawacita dan mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional khususnya di sektor pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta peningkatan ketahan pangan.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.

Read More

Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karir TNI 2016 Khusus Tenaga Kesehatan

Sahabat pembaca Info ASN CPNS, sudah tahukah anda bahwa telah dibuka pendaftaran Tenaga kesehatan TNI  mulai tanggal 1 Juli - 1 Agustus 2016. Adapun persyaratannya sebagai berikut.

PERSYARATAN UMUM : 

1. Telah lulus dan berijazah S-1 Profesi/S-1/D-3 dari perguruan tinggi negeri atau swasta sesuai jurusan/program studi yang ditentukan dengan menunjukkan akreditasi program studinya (minimal akreditasi “B”).

2.  Saat pembukaan Dikma, usia tidak lebih dari 26 tahun bagi yang berijazah D-3, 30 tahun bagi yang berijazah S-1 dan 32 tahun bagi yang berijazah S-1 profesi.

3.  IPK untuk jurusan/program studi akreditasi ”A” tidak kurang dari:

      a)        2,80 untuk yang berijazah S-1 maupun S-1 Profesi.

      b)        2,70 untuk yang berijazah D-3.

4.  Persyaratan IPK untuk jurusan/program studi akreditasi “B” tidak kurang dari:

      a)        3,00 untuk yang berijazah S-1 maupun S-1 Profesi.

      b)        2,90 untuk yang berijazah D-3.

5. Perguruan tinggi binaan Kemhan/TNI yaitu UPN Veteran, Universitas Suryadarma, STT Adi Sucipto, Universitas Nurtanio (UNNUR), Universitas Jenderal Achmad Yani dan Universitas Hang Tuah, persyaratan IPK tidak kurang dari:

       a)        2,80 untuk yang berijazah S-1 maupun S-1 Profesi.

       b)        2,70 untuk yang berijazah D-3.

6. Berstatus belum pernah menikah  dan sanggup tidak menikah selama mengikuti Dikma, untuk pendaftar berprofesi  dokter umum diperbolehkan sudah menikah namun bagi  wanita  yang  berprofesi  Dokter  Umum belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak / hamil  selama dalam Dikma.

7.  Tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit TNI, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

8.  Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.

9.  Tinggi badan minimal 163 cm bagi Pria  dan 157 cm bagi wanita dengan berat  badan seimbang.

10. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun dihitung mulai saat dilantik menjadi Perwira TNI.

11.  Bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah NKRI.

12. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri.

13. Bagi karyawan harus dapat persetujuan dan sanggup membuat  pernyataan diberhentikan dengan hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk Dikma TNI.

14. Lulus  pemeriksaan / pengujian  baik  di  daerah maupun di pusat yang meliputi : 

 Administrasi,  Kesehatan,  Kesamaptaan  jasmani, Psikologi, Mental Ideologi dan Pantukhir.

15. Menyertakan Surat keterangan bebas narkoba dan surat kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah pada saat Daftar ulang di tempat pendaftaran.

16.  Internsip dilaksanakan setelah selesai Pendidikan dan dilaksanakan di Rumah Sakit TNI dimana Dokter TNI ditugaskan.

Adapun Alokasi kebutuhan Tenaga Kesehatan TNI 2016 adalah sebagai berikut :

Jurusan yang dibutuhkan :

PRIA         : 147

WANITA  : 28

JURUSAN	KESARJANAAN / DIPLOMA	PRIA	WANITA
Kedokteran Umum Kedokteran Gigi Kedokteran Hewan Virologi Farmasi / Apoteker Micro Biologi Analis Kesehatan	S-1 / S-1 Pofesi S-1 / S-1 Pofesi S-1 / S-1 Pofesi S-1 S-1 S-1 D-3	92 30 5 4 8 4 4	16 7 - 1 2 1 1

Berita ini bersumber dari Rekrutmen TNI.

Read More

Cara mengetahui hasil seleksi administrasi Penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan akan diumumkan pada tanggal 5 Juli 2016 pukul 18.00 WIB melalui website pendaftaran Penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan (cpnsd.ptt.kemkes.go.id).

Untuk mengetahui hasil seleksi administrasi terlebih dahulu pelamar memasukkan NRPTT dan memilih Provinsi serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tempat bertugas terakhir sebagai PTT (sesuai dengan pendaftaran on-line).

Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi langsung mencetak sendiri Kartu Peserta Ujian minimal 2 (dua) lembar melalui website pendaftaran Penerimaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan (cpnsd.ptt.kemkes.go.id) mulai tanggal 5 s.d 11 Juli 2016 pukul 12.00 WIB. 

Peserta menempelkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dengan latar belakang berwarna merah dan menandatangani Kartu Peserta Ujian pada kolom yang telah disediakan.

Jadwal ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) peserta tercantum pada Kartu Peserta Ujian.

Legalisasi dan pelaksanaan ujian TKD melalui sistem CAT dilaksanakan di 38 (tiga puluh delapan) titik lokasi ujian pada 33 provinsi mulai tanggal 19 s.d 26 Juli 2016.

Peserta yang berhak mengikuti ujian TKD adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan telah mencetak Kartu Peserta Ujian.

Berita ini bersumber dari ropeg.kemkes.go.id

Read More