Pengangkatan Bidan Tidak Tetap Menjadi ASN Terganjal UU

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendesak pemerintah pusat mengubah Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan ASN khusus tenaga profesional yang dibutuhkan pemerintah. Hal itu menyusul mengenai polemik pengangkatan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak terakomodir dalam pengangkatan bidan ASN karena melampaui batas usia.

Dikatakan Dede Yusuf saat dikonfirmasi di sela-sela kunjungan daerah pemilihan dalam menyerap aspirasi tenaga kesehatan di Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, Sabtu 1 April 2017, pengangkatan bidan PTT ini memang merupakan program pemerintah pusat. Dari jumlah PTT 2017 yang mengikuti seleksi pengangkatan sebanyak 42.000 orang, lanjut Dede, pemerintah hanya mengangkat bidan PTT ini sebanyak 38.000 orang sudah diangkat menjadi ASN.

“Sedangkan sisanya sekitar 4.000 bidan yang usianya di atas 35 tahun dan ini terganjal Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang hanya mengangkat calon ASN di bawah usia 35 tahun. Tentunya ini menjadi masalah lainnya. Akhirnya, kami di Komisi IX DPR RI mengusahakan agar sisa bidan PTT yang belum diangkat ini agar diberikan hak yang sama atas dasar lama pengabdian sesuai SK Kemenkes tentang persyaratan pengangatan,” kata Dede Yusuf.

Pertimbangan tersebut diupayakan Ketua Komisi IX DPR RI ini, mengingat tenaga bidan merupakan tenaga kesehatan yang menjadi prioritas dan dibutuhkan pemerintah daerah. Pasalnya, sebaran tenaga bidan di Indonesia saat ini belum merata.

“Akhirnya kami meminta pemerintah hanya mengubah peraturan pemerintah tentang pengadaan ASN bukan undang-undang ASN ini khusus bagi tenaga spesialis yang dibutuhkan negara untuk diangkat menjadi ASN. Saya juga sempat bertanya kepada Menteri Kesehatan mengenai jumlah rasio kebutuhan bidan ini. Ibu menteri (Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek, red) memang membutuhkan tenaga bidan karena banyak daerah-daerah yang bahkan satu desa tidak ada bidannya,” tutur Dede seraya menambahkan pemerintah pusat menawarkan pilihan lain yakni diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah.

“Semestinya PPPK daerah ini untuk mengakomodasi tenaga kesehatan yang baru masuk, bukan tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi. Dalam dunia medis semakin lama jam terbang seorang tenaga medis, maka pengalamannya pun semakin mumpuni. Berbeda dengan ASN yang menganggap usia produktif,” ucap dia.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.

Read More

Forum Bidan Desa PTT (Pusat) kembali mendesak pemerintah untuk mengumumkan hasil tes secara terbuka agar bisa dipantau oleh publik.

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa empat hari lagi, pemerintah akan mengumumkan hasil tes CPNS dari bidan PTT dan dokter PTT. Namun, semakin dekat pengumuman, para bidan kian waswas. Mereka khawatir namanya tidak masuk pengangkatan kloter satu‎.

"Anggota kami banyak yang khawatir juga. Mereka khawatir bila pengumumannya tidak transparan," ujar Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka kepada JPNN, Senin (8/8).

Dia menyebutkan, sekitar 39 ribu bidan PTT berkeinginan diangkat tahun ini.

"Jujur saja kami masih meragukan pola pengangkatan bertahap ini. Sebab bisa saja teman-teman kami yang diangkat terakhir malah dipersulit," ucapnya.

Itu sebabnya, Forbides kembali mendesak pemerintah untuk mengumumkan hasil tes secara terbuka. Pengumuman dilakukan lewat website agar bisa dipantau oleh publik.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

Sebanyak 43.268 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sebagian besar bidan, telah mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) sebagai syarat untuk diangkat menjadi CPNS

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 43.268 Pegawai Tidak Tetap (PTT)  yang sebagian besar bidan, telah mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) sebagai syarat untuk diangkat menjadi CPNS. Jumlah tersebut didasarkan pada PTT yang melakukan pendaftaran yang berakhir tanggal 1 Juni 2016 dan telah mencetak kartu ujian, sehingga terdapat 840 orang, selisih dari jumlah semula yakni 44.108

Dari jumlah itu, peserta terbanyak dari Sumatera Utara, yakni 6.181 orang. Sedangkan dua provinsi yakni Kalimantan Utara dan Bangka Belitung, pesertanya masing-masing hanya 92 orang. Daerah lain yang memiliki PTT dengan jumlah besar adalah Jawa Tengah (4.915), Aceh (4.419), Jawa Timur (3.350), Jawa Barat (2.350) dan Lampung (2.122). Untuk daerah lain, jumlah pesertanya di bawah 2000 orang.

Pelaksanaan TKD PTT Kementerian Kesehatan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang berlagsung sejak tanggal 19 – 24 Juli 2016, sebagian besar diselenggarakan di ibukota Provinsi. Dari 34 provinsi, hanya  DKI Jakarta yang tidak melakukan TKD untuk PTT Kemenkes. Hanya dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat yang TKD dilaksanakan di beberapa kota. Di Papua Barat digelar di Manokwari dan Sorong. Sedangkan di Papua, TKD diselenggarakan di Jayapura, Mimika, Wamena, Biak, dan Merauke.

Berdasarkan informasi dari Panitia TKD ASN dari PTT Kemenkes, pelaksanaan CAT umumnya menggunakan fasilitas milik Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasalnya, fasilitas ini ada di seluruh provinsi, bahkan sampai ke kabupaten/kota. Sementara fasilitas milik BKN yang ada di kantor regional (Kanreg), tidak berada di seluruh provinsi.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.

Read More

GUNAKAN CAT, 424 BIDAN PTT DI BALI IKUTI TES CPNS

Sahabat pembaca Info Pendaftaran ASN, sudah tahukah anda bahwa Tes kompetensi dasar (TKD) bagi dokter, dokter gigi, bidan pegawai tidak tetap (PTT) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai dilaksanakan pada 19 Juli 2016, dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Secara nasional, pelaksanaan tes seleksi CPNS untuk dokter, dokter gigi dan bidan PTT dilaksanakan mulai tanggal 19 - 24 juli 2016 di  36 titik, yang sebagian besar berada di ibukota  provinsi.

Proses seleksi ini menggunakan prinsip kompetitif, objektif, transparan,bersih, dan tidak dipungut biaya. Khusus di Bali, Pelaksanaan tes yang digelar Kementerian Kesehatan tanggal 21 – 22 Juli 2016 ini diikuti 424 peserta. Tes dilaksanakan di SMK Negeri 4 Denpasar dan SMA Negeri 7 Denpasar.

 Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Arizal menjelaskan bahwa untuk penentuan kelulusannya berdasarkan peringkat per kabupaten. “Hasil seleksi diserahkan ke Panselnas. Kemudian Panselnas menyerahkan ke Kemenkes, selanjutnya diumumkan oleh Bupati,” ujarnya saat melakukan peninjauan pelaksanaan TKD bidan PTT di Denpasar, Kamis (21/07).

Arizal menambahkan, Bidan PTT Pusat Kementerian Kesehatan, menjadi salah satu prioritas untuk diangkat, mengingat mereka telah berperan menurunkan angka kematian ibu dan bayi di daerah-daerah terpencil.

Seleksi ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 8/ 2016 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Aeleksi bagi Dokter, Dokter Gigi, Bidan PTT di Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian menjadi Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2016.

Seleksi bidan PTT, GGD dan penyuluh pertanian ini dalam rangka mewujudkan nawacita dan mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional khususnya di sektor pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta peningkatan ketahan pangan.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.

Read More